TANA TORAJA --- Praktik mafia BBM subsidi di SPBU Minangga kecamatan Mengkendek kian mengkhawatirkan dan seolah tak tersentuh hukum. Pemandangan mobil siluman/pelangsir tiap hari sudah menjadi “hal biasa” yang menyakitkan hati masyarakat, terutama para sopir yang harus bersaing tak adil demi setetes BBM bersubsidi.
Aroma busuk praktek ilegal ini semakin menyengat karena muncul dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) yang diduga membenkengi para mafia BBM demi menutup mata atas aktivitas ilegal tersebut. Mirisnya, ketidak pedulian ini justru menjadi api yang membakar kepercayaan publik terhadap institusi Polri, yang kini mulai luntur akibat ulah oknum di lapangan. Selasa,1/10/2025.
“Setiap hari kami harus mengantri lama, tapi yang diutamakan malah mobil siluman itu. Ini jelas permainan. Saya menduga keras mereka sudah diatur, dan ada backing kuat yang melindungi,” ujar salah seorang sopir dengan nada geram kepada awak media.
Aksi karyawan SPBU yang lebih mementingkan pengisian mobil siluman ketimbang kendaraan angkutan umum sudah bukan rahasia umum lagi. Berkali-kali diperingatkan, namun tetap saja cuek dan seolah-olah mendapat restu dari “tangan-tangan tak terlihat”. Masyarakat menuding bahwa ada persekongkolan terselubung antara pihak SPBU dan oknum APH yang memanfaatkan skema pembelian BBM Subsidi untuk dijual sebagai kedok distribusi ilegal.
“Saya benar-benar curiga. Hampir setiap hari mobil siluman mengambil BBM tiap hari. Kami menduga kuat ada permainan antara pemilik SPBU dan APH. Yang aneh, aparat tidak pernah menindak, padahal sudah terang-terangan seperti ini,” ucap seorang warga yang meminta namanya disamarkan.
Ketika tim media mencoba mengkonfirmasi ke manajer SPBU Minanga Ernike terkait mobil siluman/pelangsir tidak direspon. Kondisi ini menambah daftar panjang bobroknya pengelolaan BBM subsidi di Indonesia, terutama di wilayah yang seharusnya dijaga ketat distribusinya. Pemerintah pusat diharapkan tidak menutup mata, dan segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh terhadap praktik haram ini, termasuk menelusuri dugaan aliran uang haram ke kantong oknum aparat.
Jika pembiaran ini terus berlangsung, bukan hanya kredibilitas Polri yang terkikis, tapi juga keadilan sosial bagi rakyat kecil yang sangat bergantung pada BBM subsidi untuk bertahan hidup.
Redaksi
