 |
| Foto Papan Anggaran, Pekerja yang tidak menggunakan K3 |
Dugaan kuat muncul, proyek tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dan terindikasi pengurangan volume pekerjaan di sejumlah titik. Proyek yang dikelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) ini bahkan dinilai minim transparansi dan pengawasan lemah dari Dinas Pendidikan setempat.
Temuan di lapangan menunjukkan indikasi kuat adanya penyelewengan volume pekerjaan. Beberapa bagian proyek disebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun spesifikasi teknis.
“Ketebalan plesteran, ukuran pondasi, hingga jenis material banyak yang tidak sesuai. Ini jelas indikasi pengurangan volume, dan ujung-ujungnya bisa merugikan keuangan negara, ” ungkap sumber lain yang enggan disebut namanya.
Lebih parahnya lagi, banyak lokasi proyek tidak memasang papan informasi kegiatan padahal hal itu wajib untuk transparansi publik.
“Kalau papan nama saja tidak ada, bagaimana masyarakat tahu siapa pelaksananya dan berapa nilai proyeknya? Ini jelas mencurigakan, ” ujar salah seorang warga. Kualitas Dipertanyakan, Warga Cemas Bangunan Tak Tahan Lama.
Minimnya pengawasan membuat masyarakat khawatir terhadap kualitas hasil pekerjaan. Mereka takut gedung sekolah yang baru direvitalisasi justru rapuh dan berisiko ambruk saat digunakan.
“Jangan sampai nanti bangunannya baru selesai, tapi langsung rusak ketika anak-anak mulai belajar di dalamnya, ” ucap warga dengan nada khawatir.
“Pantauan menunjukkan banyak material tidak sesuai spesifikasi. Batu yang dipakai kualitas rendah, plafon pun murahan, serta tegel yang murahan. Proyek revitalisasi di SMPN Satap 2 Sangalla akan berakhir di bulan 12 tapi pekerjaan masih jauh dari harapan.
Warga minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan mengaudit seluruh proyek revitalisasi tersebut. “Kuat dugaan terjadi pencurian volume di 6 titik proyek revitalisasi SMPN Satap 2 Sangalla.
Disisi lain Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMPN Satap 2 Sangalla minimnya pengawasan dari penyedia proyek bagi para pekerja. Ketidak patuhan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terlihat marak terjadi alat Keselamatan seperti helm, rompi, sepatu khusus dan alat pelindung diri lainnya sesuai yang di atur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 1970 terlihat diabaikan.
Setiap perusahan wajib mengutamakan K3. Kemudian sanksinya administrasi, sanksi teguran hingga sanksi pidana seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang yang berlaku.
Dalam setiap pekerjaan baik dalam klasifikasi kecil maupun besar kewajiban pelaksana proyek untuk menerapkan K3 mutlak. Selain K3 papan merk juga terlihat diabaikan oleh pemilik proyek. “Demi kesejahteraan masyarakat diharapkan proyek mempekerjakan yang membutuhkan pekerjaan jenis ini,” tegasnya
Proyek di SMPN Satap 2 Sangalla dan di harapkan pemerintah tegas dalam ini, bila perlu jangan yang lalai dengan K3, yang tidak mempekerjakan karyawan lokal,” tegasnya.
Redaksi
