TORAJA UTARA - Usai ditundanya paripurna persetujuan dari anggota DPRD Toraja Utara terhadap pengajuan Hak Interpelasi dari 3 Fraksi, beragam tanggapan diungkapkan oleh para pengguna akun di dunia maya media sosial, Jumat (18/3/2022).
Melalui sambungan selulernya, ungkapan dan pernyataan sikap ini pun disampaikan oleh Dani Beba, ke awak media pada Kamis (17/3) jika perilaku umum di dalam lembaga perwakilan dari sekian yang duduk di sana, sangatlah mempengaruhi keputusan dewan.
Menurut Dani Beba, bahwa masalah di tundanya persetujuan hak interpelasi, adalah wujud nyata kalau masih ada politik dengan istilah dagang sapi.
"Masalah di tundahnya hak interpelasi adalah wujud nyata kalau di DPRD Torut masih ada politik dagang sapi, sementara sangat jelas 2 fraksi tidak setuju dan 3 fraksi sudah setuju. Harusnya palu interpelasi jatuh tapi faktanya lain, itu nilai tawar", tulis Dani Beba.
Dan kalau interpelasi tidak jadi berjalan dan lebih mengikuti kemauan bupati, maka akan berdampak pada kepercayaan publik Toraja Utara terhadap anggota dewan akan menurun. Sementara harapan perbaikan kebijakan - kebijakan bupati jadi sirna, yang kemudian bisa saja bupati akan semakin liar dalam mengambil kebijakan, tambahnya.
Mantan presidium GAMARA (Gerakan Mahasiswa Toraja) Makasar, yang juga mantan presidium KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Makasar Indonesia) ini juga menjelaskan jika bisa saja adanya Mosi tidak percaya muncul dari lapisan masyarakat kepada anggota DPRD Toraja Utara.
"Bisa saja muncul kalau interpelasi tidak jadi, kan masih di tunda. Bukan lagi mosi tidak percaya tapi pengadilan rakyat, civil society, pun akan muncul", pungkasnya.
Sebagai mantan aktivis, Dani Beba, juga menjelaskan jika ada 2 kemungkinan hingga persetujuan itu di tunda.
"Ada dua kemungkinan sampai ditunda, menurut hemat saya, yaitu kemungkinan mayoritas Dewan mencari jalan lain seperti win win solution dan kemungkinan kedua itu yakni karena betul - betul berbahaya, jadi pengusul lebih berhati hati. Tapi ini hanya baru kemungkinan saja, ya", ungkap Dani Beba.
Lanjutnya, kalau pun dewan masih berharap duduk lenggang di periode berikutnya jalankan interpelasi sekalipun akhirnya akan kompromi. Interpelasi ini sudah viral dan menjadi starting point' untuk dewan torut, apakah punya integritas kredibilitas atau hanya makelar demokrasi saja.
Saat ditanyakan akankah bisa terjadi kemungkinan adanya desakan Civil society, Dani Beba, pun memastikan itu bisa terjadi.
"Iya pasti, oposisi parlemen bisa saja di jinakkan, mungkin lewat proyek jabatan dan lain lain, tapi oposisi di luar parlemen itu berbahaya, bahasanya pengadilan rakyat. Kan interpelasi diusulkan berarti ada kebijakan tidak beres, dan hal ini akan jadi konsumsi Civil Society apabila interpelasi tidak jalan", tandasnya.
(SL)
